KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini tengah gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Tercatat ada empat kepala daerah yang diciduk dalam kurun waktu tak terlalu jauh.
Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe mengapresiasi gerak cepat KPK. Apalagi sebagian kepala daerah ditangkap merupakan petahana yang sedang mencalonkan diri untuk kepemimpinan setingkat.
"Ini langkah positif KPK untuk membendung pihak yang melakukan korupsi. Para petahana yang terlibat OTT itu sesungguhnya tidak punya komitmen politik dalam pemberantasan korupsi," kata Ramses kepada Kricom.id, Sabtu (24/2/2018).
"Saya melihat sasarannya pada calon petahana atau orang yang masih bupati tapi sudah calon gubernur karena mereka berpeluang terjadinya transaksi dengan pihak-pihak swasta," tambahnya.
Dia menilai kepala daerah yang tertangkap tangan sudah tidak memiliki rasa malu. Pasalnya, mereka terus menerus berkelit dan merasa tidak bersalah.
"Itu kan alibi dia (mengaku tidak bersalah). Buktinya KPK OTT dan ada uang suapnya. Mana ada koruptor yang ngaku? Padahal KPK punya bukti. Jadi menurut saya memang para koruptor ini sudah enggak ada hati bahkan rasa malunya sudah mati," tandas Maksimus.
Di bulan ini, KPK telah menangkap delapan kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia. Mereka di antaranya Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif; Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad; Bupati Jombang, Nyono Suharli.
Kemudian Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan; Gubernur Jambi, Zumi Zola; Bupati Subang, Imas Aryumningsih; dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Ironisnya beberapa dari kepala daerah itu sedang mencalonkan diri di Pilkada 2018. Seperti Bupati Ngada Marianus Sae yang ditangkap tangan terkait suap sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, NTT.
Kemudian Bupati Subang, Imas Aryumningsih yang ditangkap tangan terkait suap perizinan usaha Kabupaten Subang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Subang di Pilkada 2018. Sedangkan, Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang ditangkap tangan terkait suap pinjaman daerah pada APBD Lampung sedang mencalonkan diri sebagai Gubernur Lampung 2018.
