KRICOM - Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono pesimis jika program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) yang digagas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno bisa tepat sasaran.
Menurutnya, program KJP Plus rentan disalahgunakan dengan memanfaatkan dana KJP Plus yang bisa dicairkan. Padahal, belum tentu seluruh siswa mau untuk bersekolah.
"Di Jakarta, ada dua kategori anak tak sekolah. Pertama tidak mampu, kedua karena memang tidak mau sekolah," ujar Gembong di Gedung DPRD Jakarta, Kamis (16/11/2017).
Gembong khawatir jika jaminan yang diberikan dari Pemprov DKI salah sasaran. Sebab, ia menilai program tersebut hanya sekadar menyediakan dana untuk sekolah tanpa ada unsur 'mengajak' anak-anak untuk bersekolah.
"Jadi kalau orang enggak mau sekolah dikasih subsidi sekolah buat apa?" tanya Gembong.
"Kami khawatirkan anak enggak mau sekolah, dikasih duit dari KJP dimanfaatkan buat narkoba," tambahnya.
Sejauh ini Gembong mengaku belum melihat kelebihan dari KJP Plus. Kendati demikian, dirinya berharap jika manfaat yang diberikan bisa lebih besar dibanding mudharatnya.
"Kualitas dan kuantitas KJP ditingkatkan itu supaya warga Jakarta bisa melihat plusnya di mana, sementara ini enggak keliatan plusnya di mana," tutup Gembong.
KJP Plus menjadi salah satu program Anies-Sandi untuk merevisi dan memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). Program tersebut pun kini telah masuk dalam KUAPPAS DKI Jakarta 2018 yang berjumlah Rp 77,1 triliun.
