KRICOM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini tengah menjadi sorotan usai mengangkat Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial. Tak hanya itu, Jokowi juga mengizinkan Airlangga Hartanto yang kini duduk sebagai Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian.

Menurut Akademisi Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia, Hari Prasetyo, keputusan Jokowi ini berkaitan dengan negosiasi politik menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

"Pasalnya, dua nama yang diusungnya berasal dari partai yang sama yakni, Golkar," ucap Hari ketika dihubungi Kricom, Jumat (19/1/2018).

Hari juga menyebut, tak ada istilah gratis dalam dunia politik. Itulah mengapa Jokowi melonggarkan komitmennya sendiri dan mengizinkan Idrus Marham dan Airlangga Hartarto untuk masing-masing menduduki jabatan sebagai menteri.

"Itu sah-sah saja, selama tidak buat masyarakat rugi. Dan secara hukum, kebijakan Jokowi tidak melanggar," cetusnya.

Di sisi lain, Hari menambahkan kalau keputusan itu dapat membuat citra baiknya Jokowi sedikit berkurang karena posisi saat ini Jokowi dapat dianggapan meminta bantuan yang sangat besar pada partai Golkar.

"Mungkin ada pandangan seperti itu, kalau Jokowi berharap banyak pada Golkar nantinya di Pilpres 2019. Yah, kita lihat aja ke depannya kayak apa manuver politiknya," tandasnya.