KRICOM - Para anggota Group Muslim Cyber Army (MCA) ditangkap polisi karena menyebarkan berita hoax di media sosial. Salah satu isu yang diembuskan adalah soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Namun, Purnawirawan TNI Mayjen (Purn) Kivlan Zein mengaku kurang sreg dan menilai tak nyambung jika niat baik MCA menyebarkan isu kebangkitan PKI disebut hoax dan bohong.
Menurut Kivlan, kebangkitan PKI sangat nyata adanya di masyarakat.
"Kalau dibilang hoax, baru tiga hari yang lalu, bendera PKI dikibarkan di rumah seorang warga di Manado. Lambang PKI sudah dibuat di Pamekasan, Jember, dan Payakumbuh. Dan sekarang ada yang memakai baju PKI berjalan bersama Ribka Tjiptaning. Jadi jelas toh. Itu realita kan?" kata Kivlan di Jakarta, Selasa (6/8/2/2018).
Kivlan menilai, berita soal kebangkitan PKI memang harus disebarkan ke masyarakat. Apalagi, paham ini diprediksi akan menunggangi ajang Pemilu 2019 dan Pilkada serentak.
"Mereka boleh saja jadi pejabat negara, tapi jangan bawa-bawa dendam. Di buku mereka jelas-jelas tulisannya mau balas dendam," katanya.
Kivlan yakin, komunis tengah berusaha menancapkan pakunya di Indonesia. Salah satunya dengan menunggangi parpol yang berlaga di gelaran Pemilu.
"Mereka (PKI) punya program kok. Program pertama adalah memanasi suasana, propaganda yang menyatakan bahwa mereka benar, adu domba, dan memutarbalikkan fakta. Nah, itu udah kelihatan," tutupnya.
Sebelumnya Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri bersama Direktorat Keamanan Khusus Badan Intelijen Keamanan (Dit Kamsus BIK) membekuk anggota dari kelompok Muslim Cyber Army (MCA) yang tergabung dalam grup WhatsApp ‘The Family MCA’.
Penangkapan tersebut dilakukan pada Senin (26/2/2018) secara serentak di enam kota, yaitu Jakarta, Bandung, Bali, Pangkal Pinang, Medan, dan Palu. Dari penangkapan tersebut, enam orang sudah dinyatakan sebagai tersangka.
Adapun konten-konten yang kerap disebarkan oleh grup ini adalah soal isu kebangkitan komunisme, penculikan ulama, pencemar nama baik presiden, pemerintah, hingga tokoh-tokoh tertentu, termasuk presiden.
