KRICOM - Rapat Paripurna diharapkan menjadi prioritas kegiatan DPRD DKI Jakarta dan tetap dilaksanakan di tengah polemik pro dan kontra para wakil rakyat ibu kota tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno berharap DPRD DKI Jakarta memprioritaskan agenda Rapat Paripurna Istimewa. Mengingat dalam Rapat Paripurna Istimewa itu dirinya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menyampaikan pidato politiknya.
"Kami menunggu paripurna dan ini minggu kedua kami bertugas. Jadi harus menjadi prioritas karena DPRD itu mitra kita, mitra pemerintah ke depan," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2017).
Sandi mengatakan, pihaknya tak mau hubungan antara eksekutif dengan legislatif kisruh dan berharap terjalin hubungan yang harmonis demi pembangunan DKI Jakarta.
"Kami ingin memulai sesuatu dengan silaturahmi, insyaallah lima tahun ke depan kita akan harmonis," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi memastikan tidak ada pelaksanaan rapat paripurna istimewa seusai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, tak ada aturan di DPRD DKI tentang penyelenggaraan rapat paripurna istimewa.
"Saya kira enggak perlu (rapat paripurna istimewa)," kata Prasetyo Edi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Haji Lulung tak membenarkan sikap Ketua DPRD itu. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan sikap pribadi.
Sebab, kata Lulung, tidak ada koordinasi antaranggota dewan untuk tidak menyelenggarakan rapat tersebut. Padahal menyelenggarakan Rapat Paripurna Istimewa itu sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Emang dia pikir DPRD punya dia? DPRD bukan milik satu golongan, bukan milik satu fraksi. DPRD adalah institusi rakyat," ucap Lulung pada Rabu (18/10/2017).
