KRICOM - Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto berharap Partai Golkar mengkaji ulang keputusan mempertahankan Setya Novanto (Setnov) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Pasalnya, Setnov saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Status tersebut, berpotensi menganggu kinerja Setnov sebagai Ketua DPR RI.
"Alangkah baiknya kalau Golkar segera memproses pergantian Novanto dan kita minta Novanto berkonsentrasi menghadapi masalah hukumnya," kata dia dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
Lagipula, lanjut dia, status tahanan Setnov menganggu citra DPR RI secara kelembagaan. Karena itu, langkah mengganti Setnov bisa menjadi upaya menyelamatkan citra DPR.
"Citra DPR bisa menjadi lebih baik kalau dia mundur. DPR tidak tersandera dengan kasus Novanto," ungkapnya.
Kendati demikian, Yandri mengaku, saat ini Golkar merupakan satu-satunya partai yang berhak menempati Ketua DPR RI. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UU MD3. Namun, hal itu tidak lantas membuat Golkar bertindak semaunya.
"Sekali lagi, bukan berarti DPR milik satu partai, bukan maunya satu partai. Lihat juga kebersamaan yang dibangun di DPR," imbuhnya.
Dia percaya, anggota dewan tidak mau melihat kondisi DPR yang tersandera oleh kasus Setnov. Terlebih dalam kasus dugaan korupsi e-KTP, merupakan persoalan pribadi yang tidak bijak diseret pada kelembagaan DPR.
"Ini kan persoalan pribadi Novanto, bukan kelembagaan. Tidak adil rasanya masalah pribadi itu menyeret-nyeret lembaga terhormat. Itu yang harus disadari oleh Golkar. Pergantian itu perlu dilakukan," pungkasnya.
