KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kedatangan Gerakan Anti Korupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi (PLT) yang menginisiasi diskusi terbatas terkait kasus KTP elektronik (e-KTP).
Saat kedatangannya, GAK turut mengundang Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), dan Kementerian Pertahanan.
Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, mengapresiasi inisiatif GAK yang turut menyoroti kasus e-KTP.
"Kami mengapresiasi apa yang tadi disampaikan teman-teman GAK. Inisiatif ini merupakan langkah maju, karena tentu kami tidak ingin hanya e-KTP yang diungkap kasusnya tanpa memberikan solusi. Karena bangsa ini membutuhkan sistem identitas yang baik," jelasnya di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/3/2018).
Ia menjelaskan, KPK akan menerima usulan tersebut sebagai masukan. "Tim pencegahan sudah melakukan upaya identifikasi apa yang bisa diperbaiki dari e-KTP sehingga sistem ini bisa berjalan seperti seharusnya," imbuhnya.
"Jadi akan ada banyak hal yang diidentifikasi agar sistem ini berjalan sebagaimana mestinya, termasuk misalnya aspek hukum," tambah Tsani.
Lebih lanjut, ia mengatakan, peran dari LSM seperti GAK diperlukan sebagai bentuk kepedulian masyarakat dengan masalah serius.
"Apa lagi akan ada kebutuhan konkret identitas ini seperti pileg dan pilpres sehingga penyempurnaan sistem e-KTP ini sangat mendesak," ujarnya.
Pertemuan ini juga disebut KPK bukan pertemuan pertama dan terakhir, melainkan akan ada pertemuan selanjutnya yang akan dilakukan KPK dengan lembaga swadaya masyarakat seperti GAK.
"Design e-KTP harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan masalah seperti yang sebelumnya. Ini bukan pertemuan pertama, akan ada pertemuan lanjutan. Semua masyarakat harus memantau hal ini, agar pemerintah bisa lebih serius," pungkasnya.
Diketahui, dalam diskusi tersebut, GAK meminta pemerintah (dengan supervisi KPK) untuk merancang ulang sistem e-KTP yang lebih bermanfaat dan mendukung program pemerintah di sektor perpajakan, alokasi anggaran dan subsidi tepat sasaran, dan lainnya. Selain itu, GAK mengaku akan mengawal desain ulang e-KTP.
