KRICOM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada calon kepala daerah (Cakada) yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 untuk segera menjauhi praktik sogok, pungli, atau gratifikasi proyek terkait biaya politik selama kampanye.
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan mengatakan praktik suap dan gratifikasi menduduki fase rawan di musim Pilkada seperti saat ini.
“Untuk kesekian kalinya, KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang,” kata Basaria Panjaitan usai Konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).
Basaria merujuk kepada Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang baru saja dilakukan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT itu, KPK berhasil menciduk ayah dan anak yang merupakan Wali Kota Kendari dan Calon Gubernur Sulawesi Tenggara.
Mereka adalah Adriatma Dwi Putra dan Asrun. Adriatma merupakan anak dari Asrun yang juga Wali Kota Kendari Periode 2017-2022. Sedangkan, Asrun merupakan mantan Wali Kota Kendari dua Periode yang saat ini mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara.
Adriatma diketahui menerima suap Proyek Barang dan Jasa di Pemerintahan Kota Kendari untuk alokasi dana Pilkada sang ayah. Keduanya terbukti menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar, yang dananya akan digunakan untuk kampanye.
Suap itu, kata Basaria, berasal dari Direktur Utama PT Sarana Bangun Nusantara (SBN), Hasmun Hamzah melalui perantara mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Fatmawati Faqih.
Hamzah, selaku Dirut PT SBN, mau memberikan uang itu karena ternyata praktik haram itu sudah berjalan selama 10 tahun dengan jumlah mencapai Rp 2,8 miliar. Setelah ditelisik, SBN merupakan rekanan kontraktor jalan dan bangunan di Kota Kendari sejak 2012 atau saat Asrun masih menjabat sebagai wali kota dua periode, yakni 2007-2017.
Diketahui, dalam dua bulan terakhir terhitung sejak Januari 2018, KPK telah menangkap sejumlah kepala daerah. Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif; Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad; Bupati Jombang, Nyono Suharli; Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan; Gubernur Jambi, Zumi Zola; Bupati Subang, Imas Aryumningsih; Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dan Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra serta Cagub Sultra, Asrun.
