KRICOM - Isu mahar politik belakangan menyeruak pasca kicauan La Nyalla Matalitti dan kisruh Partai Hanura. Seseorang yang ingin diusung partai dalam kontestasi Pilkada diduga dimintai sejumlah uang sebagai prasyarat pencalonan.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut prihatin dengan munculnya isu mahar politik. Bahkan, isu mahar ini menandakan etika politik yang telah dilampaui.
"Sebetulnya memang kita sudah melampaui batas etika dalam berpolitik terkait dengan kendaraan partai politik untuk bisa ikut pertarungan Pilkada," kata Bamsoet di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2018).
Dia berharap, mahar politik ini bisa berakhir. Menurutnya, mahar dalam dunia politik berpotensi merusak kemurnian demokrasi yang seharusnya tidak dimaknai sekadar pendanaan.
"Mudah-mudahan apa yang terjadi akhir-akhir ini menimpa Hanura dan konflik internal rata-rata bermuara dari soal mahar ini. Ke depan barangkali harus ada kesadaran yang tinggi dan sama-sama kita jaga etika berpolitik bahwa demokrasi ini tidak bisa diperjualbelikan dan ditransaksikan," ujarnya.
Bamsoet menyarankan, partai politik seharusnya lebih mengutamakan kader untuk dicalonkan dalam kontestasi Pilkada. Kader yang didukung itu juga tidak boleh dipungut biaya sebagai prasyarat pengusungan.
"Kalau itu yang terjadi maka tujuan parpol dalam melaksanakan demokrasi dan menyejahterakan rakyat akan berubah menjadi mendirikan perusahaan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya," paparnya.
