KRICOM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon mengkritik komitmen pemerintah terhadap upaya pemberantasan narkoba. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak serius menangkal penyelundupan narkoba ke Indonesia.
Menurut Fadli, pemerintah seharusnya menguatkan pengamanan pada pelabuhan di seantero negeri. Mengingat upaya penyelundupan barang haram oleh para bandar narkoba dilakukan melalui jalur laut.
"Kita merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis semacam itu membuat negara kita sangat rawan terhadap berbagai upaya penyelundupan, termasuk narkoba," kata Fadli dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (24/2/2018).
Menurutnya, terjadi ironi tajam dari sisi pengelolaan pelabuhan dan bandara yang seharusnya dikuasai negara. Sebab, berdasarkan data yang dimilikinya, pengelolaan pelabuhan di Indonesia banyak dipercayakan kepada sektor swasta.
"Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus," kritiknya.
Parahnya, jelas Fadli, upaya privatisasi bandara dan pelabuhan saat ini sulit terbendung. Sesuai rencana, setidaknya ada 30 bandara dan 20 pelabuhan yang akan dikelola pihak swasta.
"Itu yang saya rasa keputusan ceroboh," sambungnya.
Dia menuturkan, pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi. Pengelolaan bandara dan pelabuhan wajib melihat pada kacamata strategis.
"Bandara dan pelabuhan adalah bagian dari infrastruktur pertahanan dan keamanan negara. Oleh karenanya, saya pertanyakan upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tadi," sindirnya.
