KRICOM - Anggota Dewan Kehormatan Partai Golkar, Ginandjar Kartasasmita mengkritik penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aziz digadang-gadang menggantikan pendahulunya, Setya Novanto (Setnov). Namun, penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR, menuai keganjilan.
"Menurut saya, penunjukan Aziz sebagai ketua DPR aneh, ganjil dan belum pernah terjadi," ujar Ginandjar saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/12/2017).
Ginandjar menganggap, penunjukkan Aziz sebagai Ketua DPR seperti pemberian warisan. Padahal, kata dia, ada proses yang perlu dilalui ketika seseorang kader ditunjuk sebagai Ketua DPR.
"Bagaimana kok jabatan Ketua DPR diwariskan? Bukan begitu, jabatan Ketua DPR harus diproses sebagaimana harusnya, ini kan kayak diwariskan. Jadi ini sesuatu yang keliru," herannya.
Lebih lanjut, Ginandjar menambahkan, Ketua DPR merupakan jabatan yang penting. Jabatan Ketua DPR setara dengan jabatan Presiden RI. Karenanya penunjukkan tidak boleh dilakukan seperti memberikan warisan.
"Jabatan Ketua DPR adalah jabatan yang luar biasa pentingnya, sejajar dengan presiden walaupun prosesnya beda. Jadi tidak bisa ditentukan secara main-main seperti gitu," ketusnya.
Sementara itu, ada puluhan kader menggalang tanda tangan menolak Aziz sebagai Ketua DPR. Saat ini sudah 60an kader Golkar di DPR menyatakan penolakan. Kalangan menolak ini berkumpul di Ruang Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).
"Sudah lebih dari setengah. Kita kan 91 orang. Ada yang berhalangan. Saya kira 60an sudah," terang Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Fadel Muhammad ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Fadel menuturkan, para kader Golkar menolak atas dua hal. Pertama karena sosok Aziz secara pribadi, dan mekanisme penunjukkan yang tidak tepat.
"Jadi kami lebih banyak kepada prosedurnya paling utama. Golkar ini kan partai besar. Kami mau prosesnya diselesaikan dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Jangan serta merta seperti ini, malu," ungkap dia.
Sementara itu, Aziz menganggap, penunjukkannya sebagai Ketua DPR sudah sesuai. Karena surat penunjukkan tersebut, mencantumkan tanda tangan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto dan Sekjen Golkar, Idrus Marham.
"Yang penting tanda tangan ketum dan sekjen, serta dewan pembina sah," kilah Aziz.
