KRICOM - Golkar segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengganti ketua umum dan jajaran pengurus inti. Dari pergantian itu, nantinya Ketua Umum Golkar dan pengurus inti bisa menunjuk kader untuk menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyarankan, partainya menggelar uji kepatutan dan kelayakan secara internal terhadap kader yang hendak menjabat sebagai Ketua DPR.
"Golkar bisa membuat fit and proper test yang terdiri dari para pakar," ujarnya saat ditemui di Jakarta Barat, Selasa (12/12/2017).
Namun, sebelum uji kelayakan dan kepatutan itu, Partai Golkar perlu menyaring kader-kader terbaik untuk ditugaskan menjadi Ketua DPR. Para kader itu harus merepresentasikan keinginan publik dan Golkar.
"Saya sih menyarankan nanti dibikin kualifikasi untuk calon Ketua DPR karena lembaga DPR bukan representasi dari parpol, tetapi juga representasi dari publik. Maka Golkar harus menjadikan momentum itu sebagai momentum perubahan," ujarnya.
Setelah uji kelayakan dan kepatutan secara internal selesai, kader yang hendak ditugaskan sebagai Ketua DPR diuji secara publik. Artinya, kader yang ditunjuk sebagai Ketua DPR, perlu diuji kecakapannya di ruang terbuka yang disiarkan oleh media massa.
"Uji publiknya disiarkan secara langsung dan dilihat oleh masyakat. Setelah itu publik boleh memberikan penilaian. Kemudian, Partai Golkar menyodorkan orang yang terbaik menurut publik untuk menjadi Ketua DPR," ungkapnya.
Diketahui, posisi Ketua DPR lowong pasca Setya Novanto (Setnov) mundur dari jabatannya. Setnov mundur karena saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi e-KTP.
Sedangkan jabatan Ketua DPR, saat ini merupakan hak yang dimiliki oleh Golkar. Hal itu sebagaimana tertuang dalam UU MD3.
