KRICOM - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi berharap program integrasi moda transportasi massal Ok Otrip dapat dijadikan percontohan untuk diterapkan di daerah lain. Namun, dengan catatan program ini berhasil di DKI Jakarta.
Saat ini Pemprov DKI Jakarta terus menggodok sistem pengintegrasian tersebut bersama stakeholder lainnya. Dengan harga Rp 5.000, warga DKI dapat bepergian dengan angkutan umum apa saja dan ke mana saja (di wilayah Jakarta).
"Bahkan saya akan lihat perkembanganya, apabila di Jakarta cukup berhasil, kami akan sampaikan kepada Pemrov atau pemerintah kabupaten yang lain," kata Budi Gedung Balaikota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2017).
Budi menambahkan, tarif angkutan Rp 5.000 nantinya harus bisa diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Prosesnya menggunakan sistem subsidi.
"Ndak, Kalau namanya untuk kepentingan masyarakat, pemerintah memang kan sekarang harus berpihak kepada masyarakat. Ya harus subsidi, jadi (memang) rugi. Tapi tidak masalah karena itu untuk membantu kepentingan masyarakat," tuturnya.
Budi menuturkan, hingga saat ini pihaknya akan menghitung public service obligation (PSO) untuk mendukung berlangsungnya program Ok Otrip di tahun 2018 mendatang. Meski tak merinci jumlah subsidinya, Budi menyatakan jumlahnya berkisar puluhan miliar.
Kemudian, lanjut Budi, program tersebut juga sejalan dengan program pemerintah agar para pengguna kendaraan pribadi dapat berpindah untuk menggunakan kendaraan umum agar kemacetan dapat diminimalisir.
"Sekarang kami kira sudah menyediakan dan menyiapkan prasarana untuk angkutan umum dengan baik, untuk perlengkapan jalan juga sudah kita lengkapi. Artinya kita harapkan kebiasan mengunakan kendaran pribadi atau sepeda motor mulailah beralih sehingga kemacetan akan bisa diminimalisir," pungkas Budi.
