KRICOM - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menegaskan jika partainya tidak menerima suap sebagai prasyarat agar para kandidat diusung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Meski begitu, Zul tidak tutup mata, dana dibutuhkan dalam pesta demokrasi pilkada.
Menurut Zulkifli, dana digunakan untuk keperluan operasional pemenangan kandidat, seperti membuat banner, membuat kaus, hingga biaya saksi di tempat pemungutan suara (TPS).
"Terus terang aja, kami ini kan ikuti pilkada terus, misalnya pemilihan bupati. Jangankan pilkada, DPR juga begitu. Untuk jadi anggota DPR perlu bikin kaos, perlu bikin spanduk, perlu buat gambar-gambar, itu tidak murah. Kalau tidak membuat, bagaimana orang mau dikenal?" ujar Zul saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2018).
Hanya saja, lanjut Zulkifli, dana bukan segalanya dalam proses Pilkada. Hal itu dibuktikan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Karena Anies Baswedan berhasil menang, tanpa memiliki kekuatan modal besar.
"Saudara Anies tidak ada uang. Tapi dengan perjuangannya banyak yang membantu. Belum tentu kandidat punya uang, tetapi konsep dan gagasan bagus, saya kira banyak yang dukung," ungkap dia.
"Artinya tidak harus juga kandidat itu uangnya harus besar sekali. Tergantung kandidat itu memenuhi syarat atau tidak," lanjutnya.
Bahkan, dia menyebut, demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan positif. Terbukti rakyat tidak bisa dikelabui dengan politik uang. Rakyat memilih seseorang kandidat, berdasarkan hati nuraninya.
"Sekarang rakyat itu, memilih karena uang itu kecil. Paling tinggi 10 persen. Jadi enggak mungkin lagi membeli. Rakyat sudah pintar. Dia dikasih uang, belum tentu dia milih. Dipilihnya sesuai dengan kehendak. Jadi politik uang membeli suara itu sudah enggak mempan," pungkasnya
