KRICOM - Kepala Polri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengungkap lazimnya praktik penyelewengan dalam pelaksanaan Pilkada di Papua. Salah satu contohnya adalah Komisioner KPUD Papua yang diatur oleh peserta yang maju sebagai calon kepala daerah.
Dampak dari hal ini adalah pelaksanaan Pilkada yang tidak terbuka dan mudah diatur oleh kelompok yang memegang modal terbesar.
"Pengalaman saya di Papua, untuk menentukan Komisioner KPU dan Panwaslu di tingkat kabupaten itu sudah mirip pilkadanya sendir. Karena para calon sudah menaruh orang-orang dia," kata Kapolri, Selasa (27/3/2018).
Kapolri mengaku hal itu dipetakannya sewaktu menjadi Kapolda Papua pada tahun 2012-2014 silam.
"Pengalaman saya sewaktu di kewilayahan, apalagi di Papua, dua tahun di sana. Saya sampaikan ke teman-teman KPU, KPU pada tingkat pusat solid karena pejabat negara. Tapi di tingkat kecamatan semua orang-orang ad hoc yang dipilihnya sementara," jelasnya.
Kapolri mengatakan, masyarakat di Papua menganggap gelaran Pilkada sebagai aji mumpung. Oleh karenanya, mereka memanfaatkan sebisa mungkin kesempatan mencari keuntungan dari Pilkada.
"(Petugas) Kecamatan, kelurahan, TPS ini direkrut dengan cepat. Nah mereka bukan merupakan ad hoc, mereka lima tahun sekali (kerja), selesai. Kadang berpikir 'kapan lagi nih lima tahun sekali', sehingga godaannya akan tinggi. Semua kontestan berusaha mendekati penyelenggara," tutup mantan Kapolda Metro Jaya ini.
