KRICOM - Presiden Joko Widodo kini tengah dalam sasaran kritikan. Pasalnya, orang nomor satu ini terkesan membiarkan adanya rangkap jabatan di kabinetnya.
Hal ini terlihat dari dipilihnya dua politikus Golkar, Idrus Marham dan Airlangga Hartarto duduk di eksekutif. Padahal, sebelumnya dia melarang adanya rangkap jabatan di kabinet kerja.
Ketua Tim Penagih Janji Jokowi, Natalius Pigai menyebut Jokowi seakan membenamkan jargon revolusi mental yang digaungkannya.
"Secara etik sebenarnya berkaitan dengan revolusi mental. Karena itu harus betul-betul secara substansial menegakkan kebijakannya itu berorientasi pada revolusi mental," kata Natalius kepada Kricom di Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Menurut Natalius, inti dari revolusi mental adalah selarasnya antara kebijakan, perbuatan, dan tindakan yang berdasarkan etika.
"Secara jabatan etika itu kan seorang pemimpin konsentrasi di partai saja berat, pelayanan di masyarakat pun bisa saja berkurang," jelas mantan Komisoner Komnas HAM ini.
Apalagi, pos menteri yang dijabat tergolong penting, yakni Kementerian Sosial dan Kementerian Perindustrian yang bersinggungan langsung dengan pembangunan manusia.
"Kementerian yang satu mendorong pembangunan industri disaat lesu seperti saat ini. Di sisi lain Kementerian Sosial penting bagi peningkatan kemiskinan dan kebodohan. Jadi harus total dan keseriusan yang baik," jelasnya.
Selain itu, disintegrasi sosial dan gejolak di Indonesia harus menjadi perhatian. Pelayanan dua sektor itu dinilainya penting karena menjadi urat nadi pembangunan ekonomi dan sosial.
"Jokowi tak boleh membiarkan. Makin lama seperti tak memberikan panduan atau penunjuk. Bahwa simbol revolusi mental seperti enggak ada di Istana. Jadi masyarakat enggak respect," tutup Natalius.
