KRICOM - Ditunjuknya Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menuai kontrofersi.

Menurut Ketua Tim Penagih Janji Jokowi, Natalius Pigai, untuk jabatan yang bersentuhan dengan rakyat seharusnya diserahkan kepada profesional, bukan kepada politisi.

"Seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri itu boleh dari parpol. Tapi kalau menteri Pendidikan, Menteri Sosial yang bersentuhan langsung dengan rakyat, jangan diberikan kepada Partai Politik," ujar Natalius saat dihubungi KRICOM, Kamis (18/1/2018).

Bukan tanpa alasan, Pigai menilai jika Mensos yang sekarang mempunyai tujuan politik dengan mendulang suara di Pilkada 2018 atau Pilpres 2019 daripada mensehjaterakan rakyat,

"Nanti tak seimbang. Seperti para pemilih kan terkavling semua. Kabupaten mana yang mayoritas pendukung partai mana?" imbuh mantan Komisioner Komnas HAM ini.

"Kayak di Jawa Timur itu PKB, Golkar dan PKS itu Jawa Barat. Itu nanti perhatiannya bisa saja masing-masing Kementerian ini menggelontorkan dananya untuk daerah tertentu, apalagi jelang Pemilu,"papar Natalius.

Apalagi, saat ini Idrus masih menjabat sebagai Sekjen Partai Golkar.

"Sehingga perhatiannya ke masyarakat akan terganggu. Apakah untuk tugas partai atau Kementerian," pungkasnya.