KRICOM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno meminta agar program subsidi pangan dalam bidang susu dan daging ikan beku tidak dilabeli sebagai program 'Revolusi Putih', seperti yang didengungkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Pasalnya, Sandi tak ingin agar program yang dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam RAPBD DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 885 miliar ini dimasukkan dalam ranah politik.
"Gini, aku tuh enggak mau, bukannya enggak ini, ya. Ini program pengadaan pangan untuk generasi penerus bangsa dan juga untuk masyarakat tidak mampu. Jangan dipolitisir. Karena kalau dibilang 'Revolusi Putih' itu nanti masuknya ke politik," ucap Sandi di Balai Kota, Jumat (24/11/2017).
Sandi pun meminta kepada para juru warta untuk ikut serta menghilangkan stigma tersebut demi menjaga persatuan, khususnya di kawasan DKI Jakarta.
"Jadi, teman-teman mohon bantu kami untuk mempersatukan warga Jakarta. Jadi kalau ngomong bilangnya labelnya 'Revolusi Putih' itu nanti diartikan bahwa ini karena Pak Prabowo dan karena Pak Prabowo itu semuanya politis gitu," ucap Sandi.
Sandi juga mengklarifikasi terkait dana Rp 885 miliar. Menurut Sandi, dana sebesar itu tidak hanya untuk susu dan ikan beku saja tetapi juga bidang lain seperti daging sapi dan ayam.
"Rp 885 miliar itu bukan cuma susu. Nanti Pak Darjamuni dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) yang sampaikan terkait jumlah pembagiannya, berapa susu, berapa daging, berapa ayam, berapa ikan, dan lain sebagainya," ucap Sandi.
Sandi juga menghimbau agar program subsidi pangan tersebut tidak menjadi proyek yang hanya digunakan oleh pihak tertentu saja.
"Jangan sampai ini jadi proyek karena kita enggak bicara merk, tapi kita ingin mendorong justru peternak-peternak penghasil susu, UKM-UKM di seluruh Indonesia. Dan perbatasan di Jakarta itu juga bisa berpartisipasi," ucap Sandi.
Sayangnya Sandi tidak menjelaskan terkait implementasi subsidi pangan tersebut apakah dalam bentuk pemberian daging secara gratis atau hanya potongan harga. Dirinya melempar kepada pihak BUMD PT Dharma Jaya dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
"Soal teknis nanti di Dharma Jaya dan DKPKP," tutup Sandi.
