KRICOM - Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jadi target Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Dia menyatakan akan menindaklanjuti sejumlah temuan Badan Pemeriksan Keuangan saat audit terhadap Pemprov DKI demi memuluskan targetnya tersebut.
"Ini bukan hanya aset tapi juga kita mendindaklanjuti temuan. ada 6.000 temuan yang didapat di dalam proses audit kemarin oleh BPK. dan kami pastikan semua dapat ditindaklanjuti. Karena (untuk dapat) laporan WTP harus diyakinkan (kepada) para auditor bahwa semua temuan itu sudah mendapat follow up," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta Senin (23/10/2017)
Sandiaga juga mengatakan pencatatan aset milik Pemprov DKI akan dilakukan lebih baik dan berusaha mewacanakan membuat pencatatan aset secara elektronik atau e-Asset.
"ini mendapat tugas dari Pak Gubernur bahwa kami straight target besarnya mendapat WTP. Kami punya waktu sempit. Kami harus memprioritaskan pencatatan aset, menindaklanjuti temuan dan melakukan beberapa perbaikan dalam 5 bulan ke depan," ujarnya.
Walaupun begitu Sandi mengakui untuk mendapatkan opini WTP dari BPK bukanlah hal yang ringan. Terlebih dalam 4 tahun terakhir yakni sejak Pemprov DKI selalu mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).
"Untuk aset sendiri kita akan menjadi prioritas utama. saya akan nanti langsung mengumpulkan anggota tim dan anggota SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk memastikan pencatatan aset dan semua yang dipersyaratkan untuk mencapat WTP tercapai," ujarnya
Perlu diketahui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak empat kali kepada Pemprov DKI sejak di bawah kepemimpinan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2012, yang kemudian dilanjutkan hingga kepemimpinan Ahok-Djarot Saiful Hidayat.
