KRICOM - Kegeraman warga Indonesia terhadap eksistensi kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) rupanya sangat tinggi. Bahkan untuk urusan kepala daerah hingga pemerintahan, mayoritas masyarakat tak ingin dipimpin oleh LGBT.
Menurut Direktur Media Saiful Mudjani Research and Consulting (SMRC), Ade Armando, sebanyak 89,3 persen responden tak setuju jika kaum LGBT menjadi kepala daerah seperti Bupati dan Wali Kota.
Sementara, hanya 10,2 persen yang tak keberatan jika dipimpin seorang gay dan lesbian.
"Ini tandanya cukup sulit bagi kaum LGBT menjadi kepala pemerintahan," kata Ade saat acara survei 'LGBT' di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
Selain itu, 89,6 persen warga juga keberatan jika LGBT menjadi seorang gubernur. Sementara, hanya 9,9 persen yang tak keberatan hika LGBT menjadi Gubernur.
"Suara sama juga ditunjukkan untuk seorang Presiden. 89,6 persen responden tak setuju jika Presidennya seorang LGBT, sedangkan 10,3 persen tak masalah jika LGBT menjadi Presiden," lanjutnya.
Ade melanjutkan, sekitar 79,1 persen responden juga tak mau ada tetangganya yang LGBT. "Ini tandanya LGBT belum diterima di seluruh lapisan masyarakat Indonesia," paparnya.
SMRC membeberkan hasil survei rilisnya soal sudut pandang masyarakat Indonesia terkait keberadaan kaum LGBT. Survei ini digelar menindaklanjuti panasnya fenomena penyimpangan seksual ini.
Direktur Media SMRC Ade Armando mengatakan, survei yang melibatkan seluruh warga Indonesia ini memilih sampel secara multistage random sampling.
Survei ini digelar sebanyak tiga kali, yakni 20-30 Maret 2016, 3-10 September 2017, dan 7-13 Desember 2017 dengan responden 1.220. Margin of error di masing-masing survei mencapai kurang lebih 3,1 - 3,2 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.
