KRICOM - Direktur Indonesian Public Institute Karyono Wibowo melihat panggung politik Indonesia saat ini tengah dikepung kelompok radikal. Mereka mulai mengincar 14 partai yang berlaga di Pemilu 2019 untuk melancarkan aksinya.
Sebab itu, Karyono mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengadang kelompok radikal. Pasalnya kegiatan mereka sangat mencederai prinsip toleransi bhineka tunggal Ika.
"Dan juga jelas bertentangan dengan prinsip ideologi Pancasila dan gotong royong," kata Karyono dalam diskusi bertajuk 'Kekuatan Nasionalis Dalam Kepungan Kelompok Radikal' di Jakarta, Senin (19/2/2018).
Keberadaan kelompok radikal itu sebenarnya bukan cuma muncul menjelang Pilkada serentak 2018 saja. Mereka sudah beraksi sejak tahun 2016 silam.
"Kalau kita lihat dalam kaleidoskop politik selama 2016 sampe hari ini panggung politik kita seolah dikepung oleh gerakan radikal, kelompok yang kerap menggunakan agama sebagai jubah untuk melegitimasi kelompok politik," tuturnya.
Karyoni menilai, kemunculan kelompok radikal juga tak lepas dari panggung ruang publik yang masih diwarnai berbagai isu seperti SARA, hoax, ujaran bencian dan black campaign.
Bahkan serangan mereka semakin membabi buta dan ugal ugalan setiap tahun politik tiba. Contohnya, ketika Kapolri Jenderal Tito Karnavian diserang lewat isu SARA lewat video dakwahnya.
Padahal video tersebut sudah terjadi satu tahun silam. Pidato itu pun dipenggal sehingga mengubah subtansi makna dan terkesan Kapolri menyinggung sejumlah ormas Islam.
"Kita tonton youtube hasil penggalan pidato Tito itu seolah-olah hanya mengatakan organisasi di luar Muhammadiyah itu membahayakan NKRI," ucapnya.
"Presiden juga enggak luput dari serangan mereka, isu PKI juga menyerang, Presiden dituduh keturunan PKI, Istana dituduh sebagai sarang PKI, begitu juga PDIP dituduh sebagai sarang partai komunisme. Bahkan kepala BIN Budi Gunawan tak luput," tambahnya.
Dikatakan Karyono, serangan itu sengaja ditujukan kepada kepala negara dan tokoh nasional sebagai upaya melemahkan pemerintahan. Baginya, kelompok tersebut kerap melanggar etika, moral dan konstitusi.
"Saya kira elemen bangsa harus mengkonsolidasi untuk melakukan perlawanan kepada kelompok radikal tersebut," tutup Karyono.
