KRICOM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI menyambangi kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Kedatangan mereka untuk melakukan konsultasi soal konflik pemilu yang dimungkinkan muncul di Jakarta pada Pilkada maupun Pilpres 2019.
"Tujuan beraudiensi adalah untuk menyampaikan soal peta kerawanan Pilkada dan Pilpres di DKI Jakarta berdasarkan pengalaman Pilkada DKI pada tahun 2017 kemarin," kata Ketua Bawaslu DKI, Muhammad Jufri di kantor Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2018).
Berdasarkan pengalaman di 2017, kata Jufri, salah satu hal yang bisa menimbulkan konflik adalah adanya tempat pemungutan suara (TPS) yang bisa memunculkan SARA.
"Maka dari itu, kami ini coba untuk memetakan hal-hal yang kami antisipasi pada saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden," ungkapnya.
Selain itu, Jufri juga meminta kepada Pemprov DKI untuk memperhatikan perawatan kantor Bawaslu yang membutuhkan biaya tidak sedikit.
"Seperti kantor Panwas Jakarta Utara yang ada di Koja juga kurang representative, kemudian juga di Jakarta Timur yang menempati kantor Dispora, serta di Jakarta Barat ya. Nah kebutuhan itu semua kami sampaikan," tutup Jufri.
