KRICOM - Koordinator Divisi Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mendatangi Balai Kota untuk bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Setelah bertemu pemimpin Ibu Kota, Febri meminta agar Anies-Sandi memperbaiki data dan gaya komunikasinya. Salah satunya dengan tidak menutup-nutupi video rapat pimpinan.
"Diupload apa adanya, makanya Gubernur dan Wakil Gubernur harus meningkatkan kemampuannya dalam berkomunikasi, data dan informasi," kata Febri kepada wartawan di Balai Kota, Rabu (20/12/2017).
Jika Pemerintah Provinsi DKI mau mengupload videonya tanpa diedit. Bukan tidak mungkin kalau kelompok kontra akan respect dan berbalik mendukung kepemimpinan mereka.
"Selama ini kan lebih bagus kalau diupload, kelompok-kelompok yang kontra kalau diupload mungkin akan balik mendukung. (Kalaupun enggak) yang terpenting adalah transparan," ucap Febri.
Apalagi, momen korupsi di kalangan Pemprov dan pengembang kerap terjadi saat rapat. Guna mencegah munculnya dugaan tersebut, alangkah baiknya apabila Anies-Sandi bersikap transparan.
"Kalo diedit dan lain sebagainya nanti akan bertanya-tanya apakah yang ditutup itu adalah bagian yang paling penting dalam pengambilan keputusan," ujarnya.
"Menurut kami potensi korupsi yang paling besar itu adalah soal perizinan, bukan perizinan yang di PTSP tapi perizinan di tingkat Gubernur dan developer besar," pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta akan mengunggah kembali video rapim di kanal YouTube-nya dengan catatan ada proses editing. Sehingga video yang diunggah tidak menyiarkan secara utuh agenda rapat tersebut.
