KRICOM - Pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mendadak tak mengakui adanya pemberian dana modal usaha kepada peserta OK OCE berpotensi menimbulkan kegaduhan. Pasalnya, mayoritas pendukungnya selama Pilkada DKI 2017 silam berharap agar program penyediaan lapangan kerja itu bisa terlaksana.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyebut, dampak dari 'plin-plannya' Sandi ini bisa menimbulkan masalah dikemudian hari.
"Kalau sudah terjadi penurunan kepercayaan publik, pemerintahan bisa berjalan tak proposional. Yang berbahaya itu, ketika kepercayaan publik menurun," tutur Trubus saat dihubungi KRICOM di Jakarta, Rabu (20/12/2017).
Trubus melanjutkan, jika kepercayaan publik sudah menurun, maka pemerintahan berjalan tak maksimal. Program pemerintah pun diprediksi banyak yang tersendat.
"Kalau dalam teori kebijakan publik kalau sudah tak dipercaya begitu, kan relasi masyarakat dengan publik tak terjadi ketidakpercayaan, itu dampaknya adalah konflik," tutur pengamat dari Universitas Trisakti ini.
"Nah kalau udah begitu akan (Jakarta) terjadi chaos (rusuh), tak ada kemajuan, posisi mereka sudah terancam," pungkasnya.
Sebelumnya, Sandi menegaskan jika Pemprov DKI tidak akan memberikan modal bagi warga atau calon wirausaha yang mengikuti pelatihan kewirausahaan OK OCE. Saat disinggung tentang janji kampanye, Sandi menyanggahnya.
"Kami dari awal sekali mengatakan bahwa pemprov tidak akan memberikan pemodalan, tapi akan memfasilitasi," tegas Sandi.
Sandi menjelaskan, bentuk fasilitas yang akan diberikan Pemprov DKI adalah melalui lembaga keuangan dan lembaga pembinaan yang berpotensi memodalkan.
