KRICOM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan ihwal TGUPP yang dicoret oleh Kemendagri dalam APBD DKI Jakarta 2018. Kepada wartawan, Anies mengatakan bahwa dirinya sedang menunggu keputusan Mendagri hari ini.
"Kita lihat saja hari ini, kita sih rileks saja," ucap Anies di lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).
Anies sendiri merasa bingung kenapa Mendagri mencoret TGUPP karena di kepemimpinan gubernur sebelumnya, TGUPP bisa dijalankan. Lalu kenapa di eranya tidak boleh ada TGUPP? Walaupun begitu Anies akan tetap menjalankan roda pemerintahan dengan maksimal walaupun tanpa TGUPP.
"Jadi yang menarik begini, dari dulu selalu ada anggaran untuk TGUPP. Kenapa di periode gubernur Pak Jokowi, Pak Basuki, dan Pak Djarot, anggaran untuk TGUPP itu boleh? Kok mendadak sekarang jadi enggak boleh? Apa ada yang berubah? Apa ada yang salah? Kalau dulu boleh sekarang enggak boleh, ada apa ini? Saya juga enggak tahu ada apa, kita akan cek saja," ucap Anies.
"Kita akan jalankan amanat. Bagi kita yang penting di Jakarta ini lapangan pekerjaan tersedia, fasilitas pendidikan baik, ketimpangan dibereskan, timnya apa pun kita bisa survive enggak ada masalah. Jadi kita take it easy, yang jelas kita akan terus kerja cepat dan tuntas. Dengan atau tanpa dukungan Kemendagri, kita jalan terus," tambah Anies.
Terkait keberadaan TGUPP ini, Anies mengatakan bahwa otoritas masih di Pemprov DKI Jakarta. Namun, Anies mengaku masih menghormati rekomendasi Kemendagri soal TGUPP walaupun belum memikirkan lagi apakah akan tetap membuat TGUPP selama kepemimpinannya 5 tahun ke depan.
"Sebetulnya untuk otoritas ada di kita, bukan di kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan, tapi kita ingin menghormati dan rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, tentunya punya dong preseden, rujukan, atau aturan. Ya kita lihat saja," ucap Anies.
