KRICOM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sudah mengeluarkan kebijakan berbau politik dalam melakukan penataan pedagang di Pasar Tanah Abang.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, penataan PKL yang dilakukan Anies hanya terpusat di kawasan Tanah Abang saja. Padahal, Jakarta memiliki ratusan pasar-pasar yang sampai saat ini belum tertata dengan baik.

"Kenapa sih Pak Anies mati-matian belain PKL 400 di Tanah Abang. Ada apa di balik itu? Kan ada sisi politiknya," kata Trubus kepada Kricom di Jakarta, Sabtu (22/12/2017).

''Kenapa PKL di tempat lain gak dilindungi? Seperti di pasar Jatinegara, Gembrong, dan Pasar Senen terkesan, PKL di sana tidak diperhatikan," tambahnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa menimbulkan konflik sosial antar pedagang. Selain itu, dampak yang merugikan bagi Pemprov juga bisa timbul dari ‘keberpihakan’ Anies dalam pengelolaan PKL.

"Dampaknya turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah itu. Konsep bikin Jakarta yang teduh, teduh dari mana ?," kata pengamat dari Universitas Trisakti ini.

Trubus juga menekankan, pentingnya sosialisasi dalam penataan Tanah Abang. Pemprov DKI Jakarta, menurutnya, abai dalam hal ini.

“Ada 6 RW yang tak dilibatkan, padahal kebijakan publik harus melibatkan banyak orang. Ini seperti kebijakan ‘top down’ dan terkesan elitis,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah memerhatikan regulasi yang berlaku pada pemerintahan sebelumnya agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Gubernur harus memperhatikan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas Trubus.