KRICOM - Nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sempat disebut dalam sidang perkara dugaan korupsi e-KTP. Namun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghormati asas praduga tak bersalah kepada Ganjar.

Lagipula, ketika proyek e-KTP mencuat, PDIP merupakan partai yang berada di luar pemerintah. Partai berlambang banteng itu pun tak percaya dengan keterlibatan Ganjar dalam korupsi e-KTP.

"Persoalan e-KTP, kami tegaskan posisi politik PDIP berada di luar pemerintahan. Kami tidak punya kemampuan desainer. Jangankan mendesain orang jika PDIP dekat dengan itu," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di Jakarta Pusat, Kamis (21/12/2017).

Hasto menegaskan, saat pembahasan proyek e-KTP, PDIP menjadi salah satu partai yang menolak konsepsi. Menurutnya, ketika itu PDIP memiliki konsepsi tersendiri yang digagas Megawati. Sayangnya gagasan itu tidak diperhatikan pemerintah saat itu.

"Konsepsi e-KTP itu secara keseluruhan jauh berbeda dengan yang digagas oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Jadi kami tidak ikut-ikutan dalam proses itu," ujarnya.

Karena itulah, dia meminta pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo yang menangani megaproyek senilai Rp 5,9 triliun itu bertanggung jawab atas kerugian negara yang diduga mencapai Rp 2,3 triliun.

"Seharusnya pemerintahan saat itu juga memberikan penjelasan mengapa terjadi persoalan yang melibatkan begitu besar kerugian negara. Dari kasus Bank Century, Hambalang, dan sebagainya. Artinya ada persoalan sistem, ada persoalan kepimpinan. Ini yang seharusnya dilihat jeli," pungkasnya.

Sebagai informasi, proyek e-KTP mulai digagas pada 2010. Kemudian proyek mulai digarap pada 2011. Pada periode tersebut, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).