KRICOM - Selain menimbulkan kritikan karena sudah berjualan di atas bahu jalan, program penataan pedagang di Pasar Tanah Abang juga dinilai menimbulkan kekisruhan baru. Pasalnya, dengan banyaknya pedagang yang berjualan, bisa meningkatkan angka pungutan liar di kawasan itu.
Pengamat politik Arbi Sanit mengatakan, preman-preman yang 'tertidur' di era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bisa 'bangkit' lagi dimasa Anies Baswedan.
"Karena preman Tanah Abang ini main wilayah. Pas di Tanah Abang sistem kegiatan manusia dikacaukan, tak seperti yang sudah diatur. Para preman ini kan biang kekacauan di situ dan mereka berkuasa," kata Arbi kepada Kricom di Jakarta, Senin (25/11/2017).
Arbi mengatakan, dalam menata Tanah Abang, Anies menggunakan 'kacamata kuda', artinya kepentingan politik digunakan untuk mendapatkan dukungan dari pengikutnya, seperti preman dan golongan agama.
"Kacamata kudanya di situ, dia tak melihat aspek pembangunan, jalan mesti ditambah. Yang penting dukungan bertambah. Ini gubernur yang mengorbankan kepentingan rakyat," ungkapnya.
Pengamat dari Universitas Indonesia ini melanjutkan, saat ini justru manusia bukan diatur berdasarkan peraturan ruang, tapi ruang berdasarkan keinginan manusia dan keadaan manusia.
"Tak bisa begitu, itu malah konsep desa (yang diterapkan di Jakarta)," tutupnya.
Gubernur Anies Baswedan mengumumkan rencana penataan kawasan Tanah Abang pada Kamis lalu. Dalam paparannya, ia menuturkan pemerintah menutup Jalan Jatibaru Raya pada pukul 08.00-18.00. Selanjutnya, satu jalur jalan itu akan digunakan sekitar 400 PKL, sedangkan jalur satunya digunakan untuk bus Transjakarta.
Anies berujar, trotoar di sepanjang jalan itu seluruhnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Jadi nantinya, pejalan kaki tidak lagi terganggu oleh keberadaan PKL yang biasanya membuka lapak di trotoar.
