KRICOM - Setuju atau tidak, masa kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno selama 100 hari terakhir nampaknya menuai banyak kontroversi.
Pengamat Tata Kota, Yayat Supriatna menyebut salah satu program Anies-Sandi yang paling kontroversial ialah membolehkan sepeda motor
melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
"Yang paling kontroversi mengenai motor itu kan keterkaitan dengan kebijakan sebelumnya, itu kan kesannya dari yang sudah terstruktur rapi nol kecelakaan kemudian dirubah seperti tidak ada payung hukumnya," kata Yayat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/1/2018).
Bukannya meringankan, kebijakan tersebut justru menambah beban bagi pengendara mobil. Aparat kepolisian pun juga tak setuju dengan keputusan tersebut lantaran menambah angka kemacetan di Jakarta.
"Di sini seharusnya ketika suatu aturan itu kosong harus segera diisi, tetapi yang menjadi pertanyaan seberapa besar kemampuan itu," ungkapnya.
Selanjutnya, yang paling membuat Yayat geleng-geleng kepala adalah soal pelegalan becak.
"Maka dari daerah untuk masuk ke jakarta sudag mulai terasa karena mengambil keputusan lebih memperhatikan sosialnya daripada transportasinya," ucapnya.
Seharusnya, lanjut Yayat, program ini dikaji lebih dahulu dengan menanggapi permintaan masyarakatnya agar tidak mubazir.
"Semisal ketika motor dicabut siapa yang UMKM yang dirugikan berapa banyak. Jika dihadirkan dengan data yang komplit maka akan mudah untuk dievaluasi dan solusi apakah yang terbaik dicabut? Kita butuh jawaban jawaban yang lebih terukur karena masyarakat jakarta sudah lebih rasional," tutup pengamat dari Universitas Trisakti ini.
