KRICOM - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin prihatin melihat surat edaran dari Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) yang melarang pembangunan menara masjid Al-Aqsha Sentani.
Dia berharap, permasalahan tersebut bisa diselesaikan kedua belah pihak dengan baik-baik. Hal ini guna menjaga kerukunan antar umat beragama, mengingat kejadian seperti ini bukan terjadi di Papua saja.
"Tentu kita semua prihatin, kalau ada gejala seperti itu baik di Papua dan Jayapura dan tempat lain antar agama. Karena itu tentu harus bisa dimusyawarahkan," kata Din kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/3/2018).
Din menilai, penolakan pembangunan rumah ibadah bisa terjadi lantaran ego masyarakat cukup tinggi. Biasanya kalangan mayoritas tak mau ada rumah ibadah minoritas muncul di tempat tinggalnya.
Menurut Din, penolakan di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan oleh ego masyarakat yang tinggi.
"Itu persoalan sensitivitas saja, tetapi ketika menuntut harus untuk tidak, nah itu harus dibicarakan bersama. Pada dasarnya kita ingin hal tentang hubungan umat beragama bisa dibicarakan hati ke hati," ucap mantan Ketua PP Muhammadiyah ini.
Dia menambahkan pihak pemuka agama dan pemerintah juga telah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah pembongkaran menara masjid itu.
"Dan saya bersyukur dan gembira para pemuka agama di sana, baik dari kalangan gereja dan Islam dan pemerintah sudah bertemu untuk sepakat dibicarakan hati ke hati dengan pendekatan musyawarah," tandasnya.
