KRICOM - Wakil Ketua DPRD DKI, William Yani mempertanyakan alokasi anggaran program Anies-Sandi di masa kampanye seperti OK OCE dan OK Otrip yang masuk ke dalam APBD 2018.
William meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjelaskan maksud dari program OK OCE, OK Otrip, bahkan rumah DP 0 persen secara gamblang ke publik.
"Saya sampai sekarang enggak tahu cara melaksanakan OK Otrip dari rumah ke kantor Rp 5 ribu itu, apakah bayar cash atau pakai kartu? Untuk DP 0 persen itu bentuknya apa, rumah susun, berlapis, atau deret? Karena yang di Pondok Kelapa itu untuk 700 penduduk saja," katanya di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2017).
Politisi PDIP ini juga mengkritik anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TUGPP) yang dinilai cukup fantastis.
"Anggotanya TGUPP digaji sampai Rp 24 juta. Kriterianya apa?" kritiknya.
Sementara itu, anggota Komisi A dari Fraksi PKS, Achmad meminta pemprov membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) di Mampang Prapatan.
"Warga meminta agar dibangun JPO. Sudah peninjauan lapangan tapi sampai sekarang belum juga terbangun. Padahal jumlah korban masyarakat yang tertabrak mencapai 17 orang meninggal dunia. Saya enggak ingin masalah ini tidak tertangani," ucapnya.
