KRICOM - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Soni Sumarsono mengatakan pihaknya masih mengevaluasi draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2018.
Ia menuturkan, sampai sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya kejanggalan dari pos anggaran yang diajukan Pemprov DKI.
"Sementara masih berjalan prosesnya. Sementara belum ditemui keanehan, hanya isu-isu yang muncul seperti TGUPP," kata Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Terkait jumlah anggota dan anggaran TGUPP yang melonjak drastis, Sumarsono mengaku masih pikir-pikir apakah meloloskan atau menolaknya.
"Soal TGUPP, pertanyaannya kami lagi mikirkan apakah di setujui atau dikurangi, atau dihilangkan sama sekali ya, nanti kita lihat," ucap mantan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta itu.
Hal senada juga ia sampaikan soal dana hibah yang dikucurkan Pemprov DKI. Pihaknya masih melakukan evaluasi mendalam soal pos anggaran tersebut.
"Hibah yang kemudian tiba-tiba drastis itu kan menjadi sorotan semuanya. Apakah dicoret atau enggak dicoret, kami perlu klarifikasi-klarifikasi," paparnya.
Menurut Sumarsono, bila nanti pihaknya menemukan kejanggalan di draft anggaran APBD, pihaknya akan segera meminta penjelasan kepada pihak Pemprov DKI.
"Nanti kalau ada yang aneh ya kami panggil (Pemprov DKI) dan minta penjelasan lebih lanjut," tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya masih memiliki waktu sekitar dua pekan untuk menyelesaikan seluruh proses evaluasi draft APBD DKI 2018.
"Saya belum tahu (yang dicoret), masih proses berlangsung terus. nanti akan diberitahukan. Masih ada dua minggu untuk proses evaluasi," tandasnya.
