KRICOM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon mengkritik tajam rencana Pemerintah RI melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang berupaya menempatkan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).
Fadli menganggap, rencana pemerintah tersebut merugikan institusi Polri. Sebab, tidak sedikit masyarakat dan partai politik beranggapan rencana itu bermuatan politis.
"Ini menurut saya kesalahan ada di pemerintah, bukan di polri. Komitmen polri ingin menjadi institusi yang netral dan profesional di pilkada, dengan menarik-narik polri ke dalam Pilkada ini menurut saya rugikan Polri," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).
Selain itu, kata dia, rencana penempatan dua jenderal ini merusak proses politik di Pilkada Jabar dan Sumut. Karena, kata Fadli, bakal muncul prasangka rakyat jika pilkada Jabar dan Sumut tidak lagi netral.
"Usul Mendagri harus dihentikan karena ini menimbulkan spekulasi kecurigaan, ditambah lagi upaya yang dianggap mencurangi Pilkada," jelasnya.
"Menurut saya, Kemendagri akan menimbulkan distrust masyarakat kepada Pilkada, partai peserta, dan kandidat itu sendiri," lanjutnya.
Ia tak menampik tujuan pemerintah menunjuk dua pati itu demi menjaga keamanan di dua wilayah tersebut. Namun demikian, ia menganggap alasan tersebut tidak tepat karena penjabat gubernur tidak memiliki tugas menjaga keamanan di wilayahnya.
"Kalau urusannya kerawanan itu bukan urusan penjabat gubenur. Itu urusan kepolisian menjamin adanya keamanan. Penjabat gubernur jalankan sisa masa pemerintahan untuk membahas yang belum selesai dan itu harusnya diutamakan pejabat setempat yang memang mengerti situasi daerahnya. Seperti Sekda, Dirjen Kemendagri," pungkasnya.
