KRICOM - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengkritik strategi pembangunan pemerintah di sepanjang tahun 2017. Pasalnya, konsep pembangunan pemerintah tidak jelas, terutama pada bidang ekonomi.
"Seolah itu akan jadi ‘blue print’ kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung," kata Fadli kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/12/2017).
Fadli mengaku gagal paham dengan jargon yang digemborkan Jokowi saat kampanye yakni ‘Revolusi Mental’. Pasalnya, saat ini gagasan itu tak lagi digaungkan sekarang.
“Inkonsistensi juga bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim. Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat. Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta,” ungkapnya.
Penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol, kata Fadli, menjadi ironis lantaran masyarakat tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya.
Fadli mencontohkan ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang baru diresmikan Jokowi. Masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometer bila tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk sepanjang 12 km.
Selain tarif, lanjut dia, secara keseluruhan pengelolaan jalan tol di Indonesia juga dianggap ganjil. Sebab, status jalan tol di Indonesia tak mengenal masa kedaluwarsa, yang mestinya diubah menjadi jalan umum biasa. Tapi, sesudah konsesinya habis kemudian hanya operator yang berganti. Kebijakan itu pun dianggap tak lazim dan merugikan masyarakat.
“Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.” ungkapnya.
