KRICOM - Pelaksana Tugas Ketua DPR Fadli Zon tak henti-hentinya nyinyir terhadap Pemerintahan Joko Widodo di tahun 2017 ini. Satu hal yang dinilainya paling buruk adalah soal pertumbuhan ekonomi.

Menurut Fadli, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016, sebesar 5,02 persen.

Konsumsi rumah tangga kontribusinya dinilai menurun. Hal itu, lanjut dia, dibuktikan dengan tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel.

“Ekonomi kita memang sedang lesu. Namun pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur," ujar Fadli di Jakarta, Minggu (31/12/2017).

Pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan serta pajak. Fadli menilai rencana kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan golongan listrik di bawah 5.500 VA seharusnya dibatalkan. Kebijakan tersebut dinilai semakin memukul daya beli masyarakat yang akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian.

“Saya kira Presiden harus mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Mereka terlalu textbook thinking, sehingga gagal memahami struktur perekonomian kita. Pertumbuhan GDP, misalnya, bukanlah ukuran perkembangan ekonomi yang akurat, itu sebabnya tak pantas didewa-dewakan oleh teknokrat kita. Sebab, mengingat struktur perekonomian kita, besaran GDP lebih mewakili ‘pertumbuhan ekonomi orang asing di Indonesia’, ketimbang mewakili pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri,” tuturnya.

Selama ini, lanjutnya, bertambahnya utang, melambatnya pertumbuhan dan berkurangnya anggaran subsidi oleh pemerintah sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Ia menilai, pembangunan infrastruktur telah dijadikan dalih atas setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji serta kewajiban-kewajibannya.

"Ini tak bagus, apalagi saya baca, sampai 31 November 2017, dari 245 proyek proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, ternyata baru empat selesai. Sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan 87 bahkan masih tahap persiapan. Jadi, meski klaimnya telah dikebut pemerintah, kenyataannya progres proyek-proyek itu sangat lambat,” tandasnya.