KRICOM - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) sudah mulai menerima banyak masukan soal kandidat calon pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang bakal pensiun Maret 2018.
Pengamat Militer Al-Araf meminta Presiden Jokowi untuk hati-hati dalam memilih calon Panglima TNI. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah rekam jejak korupsi dan pelanggaran HAM.
"Maka saya harap DPR RI minta pendapat KPK dan Komnas HAM sehingga ada pengawasan yang baik," kata Al Araf saat acara diskusi di Bakoel Coffe, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).
Al Araf melanjutkan, jika kemudian nantinya yang muncul justru nama-nama Panglima TNI yang lulus saat Orde Baru berkuasa, justru perwira menengah yang saat ini memiliki kompetisi cukup mumpuni justru akan sulit bergerak.
"Sehingga ini menyebabkan stagnasi dalam tubuh TNI," tuturAl Araf.
Direktur Imparsial ini mengklaim telah memiliki catatan siapa saja yang menurutnya nanti akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI baru.
"Yang sekarang kan lulusan (Akmil 1982). Sudah banyak yang pensiun. Seharusnya yang mendatang harus dari yang muda agar ada regenerasi," tandasnya.
Menurutnya, sudah saatnya kesempatan lebih luas diberikan pada Angkatan Udara dan Angkatan Laut ketimbang Angkatan Darat. Mengingat sebelumnya, Panglima TNI berasal dari Angkatan Darat.
