KRICOM - Organisasi Setara Institute berharap agar panglima TNI baru tidak menutupi kesalahan prajuritnya. Menurut Ketua Setara Institute, Hendardi, panglima TNI baru harus bisa menggerakkan reformasi birokrasi di tubuh institusi pertahanan negara itu.
"Prinsip adalah, dia harus bisa menggerakkan reformasi TNI yang terlambat," kata Hendardi di Bakoel Cofee, Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2017).
Hendardi menambahkan, sejak rreformasi, masih banyak yang tertinggal atau tak dilakukan seperti soal peradilan atau bisnis militer yang belum tuntas
"Seperti peradilan militer di mana militer masih diproses apabila dia melakukan tindak kriminal, tak di peradilan umum tapi di peradilan militer," imbuhnya.
Lebih lanjut Hendardi mengatakan, tak ada di negara manapun suatu tindak kriminal kemudian diadili di peradilan militer.
"Peradilan militer militer hanya mengadili faktor etis. Bukan suatu tindak pidana kriminal. Ada perubahan substansial. Panglima TNI ke depan bisa merubah reformasi TNI yang dilakan oleh reformasi sendiri," tutupnya.
