KRICOM - Ketua Bidang Kajian Kebijakan Politik DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria mengkritik rendahnya angka elektabilitas yang dikantongi Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden (Capres) 2019. Bukan tanpa alasan, elektabilitas Jokowi terbilang rendah dengan status sebagai incumbent.
Menurut dia, sebagai incumbent Jokowi seharusnya mengantungi elektabilitas lebih dari 50 persen. Namun, hasil survei dari Roda Tiga Konsultan (RTK) tidak menunjukkan hal tersebut.
Riza pun memaparkan tiga hal yang menyebabkan rendahnya elektabilitas Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengantungi rapor merah dalam sisi hukum, demokrasi dan ekonomi.
"Catatan tiga tahun jokowi, yang pertama infrastruktur baik. Tapi soal masalah hukum masih merah ya. Terkait demokrasi juga masih merah. Dan masalah ekonomi juga masih merah," kata Riza saat ditemui di Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2017).
Dia sadar masih ada dua tahun bagi Jokowi untuk memperbaiki rapor merahnya. Namun Riza tidak yakin Jokowi bisa menyelesaikan dengan tuntas.
"Namun mohon maaf, kami tidak yakin bahwa masalah tiga ini terselesaikan," lanjut dia.
Riza menuturkan, saat ini saja tidak ada itikad baik pemerintah menyelesaikan rapor merah. Satu diantaranya pemerintah era Jokowi justru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.
"Menurut kami ini sangat menberangus hukum, demokrasi dan hak asasi," kata dia.
Dia menganggap pemerintah lebih komunikatif dengan ormas. Satu diantaranya menggandeng ormas untuk setia pada Pancasila.
"Harusnya pemerintah dalam dua tahun ini membangun dengan cara bijak, cara persuasif, mengajak seluruh elemen bangsa dan ormas yang punya massa jutaan, bersinergi dengan pemerintah dalam rangka pembangunan. Bukan justru mengambil jarak apalagi mau bubarkan, yang ditindaklanjuti dengan penangkapan dan hukuman 20 tahun bahkan seumur hidup, saya kira itu catatan kami yang penting," pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam hasil survei secara terbuka Roda Tiga Konsultan (RTK) nama Jokowi meraup elektabilitas sebesar 29,8 persen sebagai capres. Hasil itu menggunakan survei dengan metode terbuka.
Sementara hasil metode secara semi terbuka pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI ini mengantungi elektabilitas 36,6 persen sebagai capres. Adapun metode survei secara terbuka yakni para reponden dari RTK dibebaskan memilih calon yang diinginkan. Sedangkan metode semi terbuka yakni para responden sudah disodori nama-nama capres yang bakal dipilihnya.
Diketahui survei dilakukan RTK pada 15 sampai 29 September 2017. Survei dilakukan dengan menggunakan metode stratified random sampling dengan melibatkan 2.600 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Tercatat margin of error dari survei sebesar 1,96 persen.
