KRICOM - Penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai polemik. Penunjukkan tersebut dinilai tak sesuai mekanisme yang ada.
Atas hal itu, puluhan kader Golkar menggalang tanda tangan menolak Aziz sebagai Ketua DPR. Saat ini sudah 60-an kader Golkar di DPR menyatakan penolakan.
Kalangan menolak ini berkumpul di Ruang Rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (11/12/2017).
"Sudah lebih dari setengah. Kita kan 91 orang. Ada yang berhalangan. Saya kira 60-an sudah," jelas Anggota Dewan Pembina Golkar Fadel Muhammad ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin.
Dia menuturkan, para kader Golkar menolak penunjukan Aziz karena dua hal. Pertama karena sosok Aziz secara pribadi dan mekanisme penunjukkan yang tidak tepat.
"Jadi kami lebih banyak kepada prosedurnya paling utama. Golkar ini kan partai besar. Kita mau prosesnya diselesaikan dengan baik. Dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Jangan serta merta seperti ini, malu," ungkapnya.
Para kader yang menolak, kata dia, akan berupaya menyuarakan aspirasi hingga didengarkan. Mereka akan mengucapkan penolakan hingga ke Rapat Paripurna.
"Saya kira pasti di rapat parupurna kita pasti menolak. Kami sudah mempersiapkan menolak di paripurna," ungkap dia.
Berdasarkan pantauan Kricom, sejumlah kader tampak hadir di Ruang Rapat BURT. Di antaranya seperti Mukhamad Misbakhun, Dave Laksono, Sarmuji, hingga Ace Hasan Syadzily.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar, Ridwan Hisjam menyebut, surat pergantian Ketua DPR memang sudah diterbitkan partainya. Namun ada yang ganjil di surat tersebut.
Sesuai mekanisme, lanjutnya, Golkar perlu menyelenggarakan rapat pleno sebelum melakukan pergantian pimpinan lembaga negara seperti pimpinan DPR.
"Semuanya harus melakukan pembicaraan rapat dengan ketua harian dan korbid, setelah ada kesepakatan, baru disahkan di pleno. Jadi harus tetep lewat pleno, lah ini tahapan itu sudah tidak ada," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Memang, sambungnya, tercantum tanda tangan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie dalam surat pergantian Ketua DPR. Namun ketika menandatangi surat, Aburizal tidak mengetahui perihal pelaksanaan mekanisme.
"Saya langsung bicara dengan Pak Ical, (sapaan akrab Aburizal) , bilang itu enggak benar, mohon dibatalkan karena tidak sesuai prosedur," ujar dia.
