KRICOM - Keputusan untuk tetap menunjuk dua menteri yang rangkap jabatan di kabinetnya telah membuat Presiden RI Joko Widodo mendapatkan sejumlah kritik. Namun sorotan kian tajam setelah kedua menteri tersebut berasal dari partai yang sama, yaitu Partai Golkar.
Diketahui kedua menteri rangkap jabatan adalah Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham, Menteri Sosial yang merangkap sebagai Sekretaris Jenderal Golkar, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju ke Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menganggap, jika tidak ada tindakan segera terhadap dua menteri yang rangkap jabagan, maka bakal muncul anggapan Jokowi yang mengistimewakan Golkar.
"Pagi ini pesan komunikasi yang jelas disampaikan Jokowi ke publik adalah memang dirinya mengistimewakan Golkar," kata Hendri kepada Kricom, Rabu (17/1/2018).
Dengan mengistimewakan Golkar, kata dia, aroma koalisi dalam Pemilihan Presiden 2019, mulai terbaca. Menurut dia, koalisi Pilgub Jatim 2018 bisa terulang di Pilpres 2019.
"Saya prediksi di 2019 koalisi yang terjadi adalah koalisi mirip Pilgub Jatim. Ini dilihat dari pelangi kan tadi pagi," ucapnya.
Dia menuturkan, besar kemungkinan Jokowi meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Terlebih sampai saat ini PDIP belum menyatakan dukungan ke Jokowi.
Berbeda hal dengan Golkar. Sejak lama, Golkar komitmen mengusung kembali Jokowi sebagai calon presiden. Dari situ, maka Golkar akan membentuk poros koalisi seperti di Pilkada Jatim.
"Sangat mungkin Jokowi lebih memilih bersama Golkar dan bukan dengan PDIP di 2019," pungkasnya.
Sebagai catatan, dalam Pilkada Jatim, Golkar berkoalisi dengan Demokrat, PPP, PAN, Nasdem dan Hanura (2 kursi) mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak.
Sedangkan dalam Pilkada Jatim, PDIP berkoalisi dengan PKB, PKS, dan Gerindra yang mengusung pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.