KRICOM - Hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Ombudsman Jakarta tengah panas. Naiknya tensi hubungan Ombudsman Jakarta-Pemprov buntut dari rekomendasi soal penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang.
Menurut Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah, belakangan semakin terlihat adanya persaingan tidak sehat antara Ombudsman Jakarta dengan Pemprov DKI. Apalagi menyusul Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dibeberkan terlebih dulu ke mdia dan bukan ke Pemprov sesuai permintaan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
"Saya melihat ada persaingan tidak sehat juga Ombudsman dan Pemprov. Kok gubernur jadi saingan sama Ombudsman? Ini kelihatannya saling menjatuhkan bukannya saling mendukung," jelas Trubus kepada Kricom saat dihubungi pada Selasa (27/3/2018).
Namun Trubus meragukan tindakan tegas dari ombudsman yang diarahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingat Ombudsman Jakarta Raya dilantik oleh Anies Baswedan beberapa waktu yang lalu.
"Kalau Ombudsman Jakarta menurut saya enggak berani karena dilantik oleh gubernur. Kecuali mungkin Ombudsman pusat," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta tak hanya Ombudsman yang memberi tindakan tegas kepada Pemprov. "Selain ombudsman harus ada tindak tegas dari DPRD, menggunakan angket itu. Pemprov itu kan sama DPRD seharusnya satu, dulu dia (Anies) menang karena adanya isu SARA tapi dia lupa di DPRD itu kawannya sedikit hanya PKS dan Gerindra," tandasnya.
Sebagai informasi, LAHP ombudsman yang dirilis pada Senin (26/3/2018) adalah buntut permasalahan dari ditutupnya jalan Jatibaru Tanah Abang pada 22 Desember 2017 yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan.
