KRICOM - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melontarkan wacana yang kontroversial. Menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berencana menempatkan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat (Jabar) dan Sumatera Utara (Sumut).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah heran atas sikap Mendagri yang ngotot mewujudkan rencana tersebut. Padahal saat ini wacana tersebut telah mendapat berbagai respon dari masyarakat.
"Kecurigaan publik tuh enggak usah ditambah-tambah. Normal saja," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/1/2018).
Dia menyadari, pemerintah memiliki alasan keamanan ketika menempatkan dua Jenderal Polri sebagai penjabat gubernur. Akan tetapi, justru dengan alasan itu pemerintah dinilai menebar kekhawatiran masyarakat terkait situasi keamanan Indonesia yang terganggu menyambut Pilkada di Jabar dan Sumut.
"Situasinya diasumsukan normal. Kalau kita mengasumsikan negara dalam kondisi bahaya, ya malah repot. Ya normal saja," lanjutnya.
Jika ada potensi bahaya di suatu daerah, lanjutnya, maka penempatan dua Pati Polri bukanlah jalan keluar yang baik. Seharusnya pemerintah lebih memilih menguatkan sisi intelijen.
"Yang lain perkuat intelijennya, perkuat koordinasi pemerintah dengan kepolisian dan TNI, itu saja yang kita lakukan," ungkapnya.
"Jangan mengasumsikan yang membuat orang gelisah. Membuat negara ini jadi final (darurat) gitu loh. Semuanya dianggap darurat. Keamanan darurat, terorisme darurat, korupsi darurat, narkoba darurat, semua darurat. Nanti negara kita jadi enggak selesai-selesai," pungkasnya.
