KRICOM - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menganggap, unsur Nahdlatul Ulama (NU) tidak bisa dipisahkan dari langkah reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Rabu (17/1/2018) ini.
Jokowi diketahui menunjuk Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018.
"Kalau diambil dari sisi NU-nya tetaplah Pak Idrus Marham juga NU. Jadi saya kira masih ya mungkin inti bagian-bagian dari pertimbangan dari bapak Presiden," kata Edy ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018).
Unsur NU dalam reshuffle hari ini semakin kental, karena sosok yang digantikan Idrus, Khofifah, juga berasal dari Muslimat NU. Bahkan, kata Edy, Khofifah merupakan Ketua Muslimat NU.
Lebih lanjut, ungkap Edy, PKB tidak ingin mempermasalahkan penunjukkan Idrus sebagai Mensos. Sebagai Presiden RI, Jokowi tentu memiliki hak prerogatif menunjuk dan mencopot seseorang dari jabatan menteri.
"Nah kemudian kalau dalam masa reshuffle ini kemudian penggantinya Idrus Marham. Saya kira itu sekali lagi hak prerogatif presiden," ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah mengucapkan selamat atas dilantiknya Idrus. Dia percaya, Idrus sosok yang pas, guna menjabat Mensos.
"Kami sebagai pimpinan DPR mengucapkan selamat kepada Pak Idrus karena beliau salah satu politisi, punya hubungan baik dengan DPR karena pernah jadi anggota DPR dan sangat akrab berkomunikasi," ujar Fahri dalam pesan singkatnya, Rabu (17/1/2018).
Fahri berharap, banyak politisi seperti Idrus, bisa menjabat menteri kabinet era Presiden Jokowi. Pasalnya, kata dia, politisi seperti Idrus dianggap bisa menjadi jembatan komunikasi pemerintah dengan parlemen.
"Mudah-mudahan bertambah banyaknya politisi seperti Pak Idrus dalam kabinet, dapat buat komunikasi antara Istana-Senayan lebih baik," ujar dia.
