KRICOM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ingin pelaksanaan Pilkada serentak di 171 wilayah Indonesia, dikotori dengan kampanye menggunakan isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).
Keinginan ini terlontar dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid. Dia berharap agar ricuhnya Pilkada DKI Jakarta 2017 tidak terjadi di Pilkada serentak 2018.
Jika menilik ke belakang, Pilkada DKI Jakarta 2017 dilbalut dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Diketahui Ahok merupakan Calon Gubernur (Cagub) petahana DKI Jakarta yang berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat
"Siapapun janganlah menggunakan isu SARA dalam pengertian negatif. Karenanya jangan ada yang mengulangi perilaku Pak Ahok, jangan diulangi itu. Supaya tidak kemudian menghadirkan masalah-masalah berikutnya. Pelajaran dari Pak Ahok, siapapun jangan main-main dengan isu SARA, mengomentari agama lain," kata Hidayat saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2017).
Hidayat menjamin jika PKS tidak akan menggunakan isu SARA dalam Pilkada serentak 2018, terlebih dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat (Jabar).
Karena pasangan yang diusung PKS, yakni Sudrajat-Ahmad Syaikhu, punya kualitas dan program mumpuni tanpa harus mengedepankan isu SARA.
"Kami sudah menegaskan, kami PKS, Partai Gerindra dan PAN, ya kita mengajukan calon yang memang betul-betul punya keunggulan. Karenanya kita mengajukan pasangan Sudrajat dan Pak Syaikhu," lanjutnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR ini menyebut, pasangan Sudrajat-Syaikhu memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa dipadukan. Seperti latar belakang keahlian masing-masing, profesi, politik dan lain sebagainya.
"Satu berlatarbelakang dari militer, satu berlatarbelakang dari sipil. Satu seorang akuntan, satu seorang yang punya pengalaman di luar negeri juga," pungkasnya.
Sebagai catatan, PKS, Partai Gerindra dan PAN berkoalisi mengusung pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar 2018. Pasangan ini resmi diusung tiga partai koalisi setelah diumumkan di DPP PKS, Rabu (27/12/2017) kemarin.
