KRICOM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut indeks demokrasi Indonesia telah mengalami kemerosotan dalam tiga tahun terakhir. Mereka tak sependapat dengan rilis Populi Center yang menyebut Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai 70 persen.

Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Pipin Sopian mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut indeks demokrasi Indonesia pada 2014 berada pada angka 73,04; pada 2015 di angka 72,82, dan 2016 di angka 70,09

Menurutnya, dibanding pemerintah sebelumnya, rezim Jokowi sedang mengalami penurunan.

"Ada tiga aspek, kebebasan sipil, hak politik, dan bekerjanya lembaga demokrasi, adanya penurunan demokratisasi," kata Pipin di Jakarta, Kamis (2/11/2017).

Turunnya ketiga aspek itu terlihat dari adanya upaya pemerintah melarang kebebasan berkumpul yang dijamin konstitusi. Ia mencontohkan, aksi bela Islam yang sempat dilarang karena hendak dilakukan di jalan protokol.

"Padahal saat pendukung Ahok demo di depan LP Cipinang, mereka diperbolehkan sampai larut malam," ungkapnya.

Dalam hal politik, Pipin membandingkan reaksi massa saat Presiden keenam RI Soesilo Bambang Yudhoyono.

"Masyarakat saat itu bergerak untuk menolak kebijakan. Di era ini, ada semacam hegemoni media seolah kenaikan BBM ini sesuatu yang harus dilakukan. Padahal hak masyarakat diabaikan," kata Pipin

Terciderainya demokrasi, kata Pipin, salah satunya terlihat dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang terkait organisasi masyarakat.

Dalam Nawacita, Jokowi menjamin rasa aman masyarakat dari segi kebebasan berkelompok dan berpendapat. Namun, kata dia, Perppu Ormas menunjukkan sebaliknya.

"Lahirnya Perppu ormas menunjukkan rasa aman publik terancam, mencederai demokrasi, mencederai negara hukum," kata Pipin.

Pipin menganggap tidak ada kegentingan pemerintah untuk merancang Perppu tersebut. Isi peraturan tersebut dianggap menegasikan pengadilan dan memberi subjektivitas pemerintah untuk menindak ormas tertentu tanpa lewat jalur hukum.

"Harusnya partai pendukung pemerintah menolak. Jangan atas nama ideologi tapi menghalalkan segala cara," tutur Pipin.