KRICOM - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 mendatang, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta agar prajurit TNI tetap bersikap netral dan tidak boleh berpihak kepada salah satu kontestan Pilkada.
Hal tersebut disampaikan Gatot saat memberikan pengarahan kepada 6.499 prajurit TNI, terdiri atas Angkatan Darat, Laut, dan Udara di Hanggar Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (26/10/2017).
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa prajurit TNI tidak boleh berpolitik praktis, karena politik TNI adalah politik negara yaitu politik yang menjamin tetap tegak kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Apapun alasannya, prajurit TNI harus selalu berbuat untuk mengabdi dan menjaga NKRI," tegasnya, seperti dikutip dari rilis yang diterima Kricom.
Menurut Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, modal utama untuk menjaga stabilitas keamanaan dan politik khususnya dalam menghadapi Pilkada dibutuhkan soliditas TNI dan Polri karena TNI-Polri sebagai penyangga tegaknya NKRI.
"Saat ini negara membutuhkan suasana yang teduh. Hal tersebut bisa diwujudkan dengan soliditas antara TNI dan Polri," ucapnya.
Di hadapan ribuan prajuritnya, Panglima TNI mengatakan bahwa prajurit yang profesional adalah prajurit yang selalu mengasah kemampuannya, bersikap disiplin dan taat kepada hukum serta aturan yang berlaku.
"Hukum adalah Panglima, maka kita harus selalu taat kepada hukum, tidak ada satupun prajurit TNI termasuk saya yang tidak taat hukum," pungkasnya.
