KRICOM - Program DP 0 rupiah yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai belum jelas. Hal ini diungkapkan oleh Executive Director Indonesia Property Watch (IPW), Ali Tranghanda.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Anies masih terlalu dipaksakan karena belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jakarta.
"Disayangkan pada prosesi groundbreaking Program DP 0 rupiah tersebut malah tidak menyampaikan skema pembiayaan seperti apa yang dapat mengkonfirmasi DP 0 rupiah itu. Yang terjadi hanya berupa groundbreaking Kelapa Village dan bukan Program 0 rupiah," ujar Ali kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/1/2018).
Tak hanya soal skema, Ali juga menyayangkan program DP Rp 0 itu tak sepenuhnya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Karena subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya menjangkau rumah susun di bawah Rp 250 juta.
"Untuk tipe 21 seharga Rp 184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kami melihat batas penghasilannya yang bisa mengangsur diperkirakan punya penghasilan Rp 6-7 juta per bulan," kata Ali.
Adapun skema pembiayaan untuk unit rusun tersebut mengikuti program yang saat ini sudah berjalan bersama Program Sejuta Rumah dengan down payment 1%, bantuan uang muka, dan bunga fixed 5% selama 20 tahun.
"Karenanya untuk dapat menjadi DP 0 rupiah harus ada perubahan aturan yang berlaku khusus dan harus segera dilakukan perubahan karena dengan skema FLPP yang ada perbankan tidak dapat melakukan hal tersebut saat ini,” tutupnya.
