KRICOM - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengambil langkah mengejutkan dalam berkonflik dengan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, Jepang dan Korea Selatan (Korsel). Baru-baru ini, Korut dikabarkan telah menulis sebuah surat kepada Kepala Dewan Keamanan (DK) PBB.
Di dalam surat yang dikirimkan pada 21 Oktober 2017 silam, Korut meminta agar DK PBB bersikap tegas dan memberlakukan pembatasan terhadap latihan militer gabungan yang kerap dilaksanakan oleh AS dan Korsel baru-baru ini.
Hal itu merujuk pada latihan militer Angkatan Laut AS da Korsel selama empat hari berturut-turut, beberapa minggu sebelum Presiden AS Donald Trump akan berkunjung ke Kota Seoul. Militer AS menjelaskan, latihan militer tersebut merupakan latihan yang sudah dijadwalkan sejak lama.
"Pihak DK PBB yang setia menjalankan mandatnya, harus menerima permintaan kami demi menjaga perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea dan menghilangkan akar permasalahan yang bisa meningkatkan tensi dan resiko perang," demikian bunyi surat Pemerintah Korut kepada DK PBB, seperti dirilis kantor berita propaganda Korut, KCNA.
Korut juga menyesalkan sikap AS yang memutuskan untuk menempatkan salah satu kapal induk perangnya, USS Ronald Reagan di perairan Semenanjung Korea. Menurut Korut, sikap tersebut adalah salah satu bentuk ancaman nyata terhadap kedaulatan Korut.
"Tidak ada satupun negara di dunia yang telah melihat latihan-latihan perang nuklir di depan pintu rumahnya, selain Republik Demokratik Rakyat Korea," ujar Pemerintah Korut di dalam surat yang sama.
Seperti diketahui, belum lama ini militer AS mengirimkan salah satu kapal induk perangnya yang bernama USS Ronald Reagan ke kawasan perairan Semenanjung Korea. USS Ronald Reagan dikabarkan melakukan patroli di kawasan tersebut dan membuat perseteruan antara AS dan Korut kian panas.
