KRICOM - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengeluarkan reaksi kerasnya terhadap sikap Palestina yang masih melakukan penolakan terhadap status Yerusalem. T
Trump baru-baru ini bahkan mengancam akan menghentikan bantuan dana ke Palestina jika pemerintah setempat tak mau menjalin komunikasi dengan Israel. Hal itu terkait dengan penolakan terhadap Wakil Presiden AS Mike Pence yang akan mengunjungi kawasan Palestina beberapa waktu lalu.
"Mereka tidak menghormati kita sepekan lalu dengan tidak mengizinkan Wakil Presiden menemui mereka dan kita tetap memberikan kepada mereka ratusan juta dolar, jumlah yang sangat besar dan tak masuk akal untuk sebuah bantuan," ujar Trump usai berbicara dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu di Forum Ekonomi Dunia, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/1/2018).
Trump menjamin pihaknya akan menunda pengiriman bantuan senilai US$65 juta dari US$125 juta yang direncanakan akan dikirim ke Palestina melalui badan PBB.
"Uang tersebut tidak akan sampai ke mereka kecuali mereka mau duduk dan bernegosiasi soal perdamaian," sambungnya.
Terkait ucapan Trump, Palestina pun mengeluarkan reaksinya. Presiden Palestina Mahmoud Abbas, melalui juru bicaranya mengatakan, sikap Trump tersebut secara otomatis telah membuat AS menarik dirinya sebagai mediator pembicaraan damai, usai klaim sepihak terkait status Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
"Hak-hak warga Palestina tidak bisa ditawar dan Yerusalem tidak untuk dijual. Amerika tidak berhak memiliki peran, kecuali mereka menarik pernyataan soal Ibu Kota Israel," ujar Juru Bicara Kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rdainah.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengklaim Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel secara sepihak. Klaim tersebut menimbulkan kritik dan protes dari berbagai pihak, karena Yerusalem seharusnya menjadi Ibu Kota bagi dua negara, yaitu Palestina dan Israel.
Pemerintah Mesir dalam rapat Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan rancangan resolusi untuk menolak klaim AS, meskipun pada akhirnya draf tersebut diveto oleh Negeri Paman Sam. Namun dalam Pertemuan Majelis Umum PBB, seluruh negara anggota PBB sepakat untuk mengembalikan status Yerusalem sesuai dengan Resolusi DK PBB.
