KRICOM - Amerika Serikat menghentikan kegiatan pemerintahannya pada Jumat malam (19/1/2018). Hal itu terjadi lantaran tidak terpacainya kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai Republik mengenai pembahasan anggaran pemerintah tahun 2018.

'Shutdown' demikian istilah yang digunakan untuk keadaan yang dialami Amerika Serikat. Imbas dari tidak disepakati anggaran, AS bakal menutup sejumlah layanan pemerintahan kecuali sektor penting seperti kesehatan, militer, maupun penegakkan hukum.

Sejumlah karyawan sipil federal yang instansinya berhenti beroperasi akan dirumahkan tanpa digaji. Sementara bagi karyawan yang instansinya tetap berjalan seperti tentara, polisi dan petugas kesehatan terancam terlambat menerima gaji.

Berhentinya operasional pemerintahan Amerika Serikat ini berlangsung sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Selama anggaran masih belum disetujui kongres, selama itu pula pemerintahan Amerika Serikat tidak berkegiatan.

Ada pun pembahasan anggaran mandek lantaran terjadi perbedaan pendapat antara Partai Republik dan Partai Demokrat mengenai anggaran program Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) yang hendak dihentikan oleh Presiden Donald Trump.

Program DACA sendiri merupakan program perlindungan bagi imigran anak-anak yang hendak masuk ke Amerika Serikat. Program yang digagas oleh Presiden Barrack Obama itu resmi dihentikan Donald Trumps sejak September 2017.

Topik imigran memang menjadi perdebatan sengit di kongres AS. Akibat program DACA yang dihentikan Trump, kini terdapat 700 ribu imigran ilegal anak-anak yang terancam di deportasi.